Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi jadi bahan perbincangan hangat di mana-mana. Banyak yang bertanya-tanya soal anggarannya, apalagi ada narasi yang bilang dana pendidikan dipotong demi program ini. Nah, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, baru saja angkat bicara langsung. Beliau bilang, urusan anggaran MBG sudah selesai dibahas dan disetujui bersama. Sekarang waktunya fokus mengawasi pelaksanaannya supaya benar-benar bermanfaat buat anak-anak Indonesia.
Sebagai Ketua Komisi III yang membidangi hukum dan keamanan, Habiburokhman punya posisi strategis untuk bicara soal ini. Pernyataannya muncul di tengah ramainya isu di media sosial dan parlemen. Mari kita kupas lebih dalam apa yang sebenarnya dikatakan beliau, kenapa MBG masuk ke pos pendidikan, dan apa artinya buat kita semua.
Apa Kata Habiburokhman Soal Anggaran MBG?
Dalam pernyataannya pada 4 Maret 2026, Habiburokhman tegas menyatakan bahwa persetujuan anggaran MBG untuk tahun 2026 sudah lama rampung. “Sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat,” katanya langsung di Jakarta.
Artinya, bukan cuma pemerintah yang memutuskan sendiri. DPR, termasuk semua fraksi dari berbagai partai, sudah setuju bersama saat pembahasan APBN 2025 dan 2026. Bahkan fraksi PDIP ikut menyetujui, menurut Habiburokhman. Jadi, kalau sekarang ada yang mempersoalkan lagi, itu sudah lewat tahapannya.
Beliau menekankan, fase perdebatan anggaran sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah pengawasan. “Tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Ini penting banget, karena program sebesar MBG pasti rawan kalau tidak diawasi ketat. Habiburokhman bilang MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menunjukkan dukungan kuat dari beliau.
Kenapa MBG Masuk ke Anggaran Pendidikan?
Salah satu poin paling kontroversial adalah kenapa dana MBG ditempatkan di pos anggaran pendidikan. Banyak yang khawatir ini mengurangi dana untuk sekolah, guru, atau infrastruktur.
Habiburokhman langsung jawab dengan logika yang masuk akal: “Masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG itu siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan.”
Bayangkan saja, anak sekolah yang lapar atau kurang gizi pasti sulit konsentrasi belajar. Memberi makan bergizi gratis sama saja mendukung proses pendidikan itu sendiri. Siswa sehat = belajar lebih baik. Jadi, ini bukan pemotongan, melainkan investasi langsung ke anak didik.
Lebih lanjut, beliau tegaskan tidak ada program pendidikan penting yang dihapus demi MBG. Sumber dananya justru dari efisiensi: menghapus kegiatan yang tidak efektif, rawan korupsi, atau kurang berdampak. “Tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG,” tegasnya.
Ini menjawab banyak tudingan bahwa dana pendidikan “dipangkas”. Faktanya, alokasi dilakukan secara kolektif, dan efisiensi jadi kuncinya.
Ramainya Narasi dan Tanggapan dari Gerindra
Isu ini makin panas karena ada narasi yang bilang MBG mengorbankan pendidikan. Kapoksi Gerindra di Komisi III, Muhammad Rahul, juga angkat suara. Beliau bilang narasi semacam itu tidak berdasar dan bisa bikin rakyat ragu.
Rahul ingatkan bahwa APBN disusun bersama pemerintah dan seluruh fraksi DPR. Tidak ada satu pihak yang memutuskan sendiri. Klarifikasi dari Menteri Pendidikan dan Sekretaris Kabinet juga menyatakan tidak ada pemangkasan dana pendidikan.
Habiburokhman bahkan sempat “menohok” balik kritik dari salah satu anggota DPR. Beliau sarankan debat dulu dengan Ketua Badan Anggaran DPR yang dari PDIP, sebelum menantang pejabat lain. Ini menunjukkan betapa solidnya persetujuan lintas fraksi soal program ini.
Anggaran MBG 2026: Besar, tapi untuk Apa?
Untuk konteks, anggaran MBG di 2026 mencapai sekitar Rp 335 triliun. Angka fantastis, tapi ditargetkan untuk jutaan anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Program ini jadi salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk atasi stunting dan tingkatkan gizi generasi muda.
Dengan dana segitu, Badan Gizi Nasional (BGN) bisa gelontorkan Rp 1,2 triliun per hari. Bayangkan skala besarnya! Tapi justru karena besar, pengawasan jadi krusial. Habiburokhman bilang Komisi III akan ikut aktif mengawasi agar tepat sasaran, tidak bocor, dan benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan.
Apa Artinya Buat Kita Sebagai Masyarakat?
Program MBG bukan sekadar janji kampanye lagi. Sudah masuk APBN, sudah disetujui DPR, dan mulai berjalan. Tanggapan Habiburokhman ini seolah mengingatkan: jangan terjebak narasi lama, mari fokus ke pelaksanaan.
Buat orang tua, ini berita baik. Anak sekolah bisa dapat makan bergizi tanpa biaya tambahan. Buat guru, siswa yang lebih sehat berarti kelas lebih kondusif. Buat negara, ini investasi jangka panjang untuk SDM unggul.
Tapi ya, pengawasan tetap nomor satu. Kalau ada penyimpangan, jangan ragu laporkan. Transparansi adalah kunci sukses program sebesar ini.
Intinya, anggaran MBG sudah clear dan disepakati. Sekarang saatnya kita dukung pelaksanaannya sambil tetap kritis. Biar program ini benar-benar jadi solusi buat generasi mendatang.